Selasa, 15 April 2025 – Pra Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2026 terlaksana di Gedung PT Pelindo Regional I Belawan dengan subtema “Sinergi Percepatan Pembangunan di Kawasan Medan Bagian Utara”. Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Medan dan dihadiri oleh Sekda, Perwakilan Anggota DPRD Medan bagian Utara, unsur Forkopimda, Executive GM Pelindo, OPD, serta para pemangku kepentingan.

Dalam sambutan Wali Kota Medan menegaskan bahwa pentingnya percepatan pembangunan di kawasan Medan Bagian Utara yang selama ini sering terabaikan. Menurutnya, kawasan ini memiliki potensi besar yang perlu diperhatikan dengan serius agar dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi pada kemajuan Kota Medan secara keseluruhan.

Wali Kota Medan menyampaikan bahwa selama ini Medan Utara sering dipandang negatif karena tingginya angka kemiskinan dan minimnya lapangan kerja, yang kemudian memicu kenakalan remaja dan meningkatnya kriminalitas. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, penguatan sistem keamanan, serta upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi.

Selanjutnya sesi paparan pertama oleh Kapolres Belawan, AKBP Oloan Siahaan, S.l.K., M.M., menyampaikan bahwa Polres Belawan telah melaksanakan berbagai upaya pengamanan, seperti patroli, pemeriksaan barang dan kendaraan, serta pelatihan keamanan. Mereka juga berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk TNI dan pemerintah daerah, untuk mengatasi masalah keamanan yang disebabkan oleh kemiskinan ekstrem, peredaran narkoba, dan kecelakaan lalu lintas. Polres Belawan juga memperkenalkan program "Belawan Rupawan-Belawan Berkawan" untuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan bersama.

Kemudian paparan kedua disampaikan oleh Anggota DPRD, H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H. Beliau menyampaikan perihal karakteristik masyarakat pesisir di wilayah Belawan. Disebutkan bahwa kawasan ini memiliki keragaman etnik yang sangat tinggi, meskipun mayoritasnya berasal dari suku Melayu. Keberagaman ini menimbulkan potensi konflik antar kelompok, terutama dengan tingginya angka kemiskinan yang dapat memicu kriminalitas. Rasa kebersamaan yang kuat di masyarakat Belawan sering kali berubah menjadi kerumunan yang negatif, berpotensi memicu kerusuhan atau bentrokan antar kelompok. Selain itu, ekonomi berbasis maritim mendominasi kehidupan masyarakat dimana sektor ekonomi modern belum sepenuhnya berkembang.

Pada paparan ketiga oleh Akademisi FISIP USU, Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si., menyampaikan bahwa Medan bagian Utara, khususnya Marelan, Belawan, dan Labuhan, menghadapi tantangan serius terkait kepadatan penduduk, kemiskinan, keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH), dan ketimpangan pembangunan infrastruktur. Meskipun sudah ada revisi tata ruang melalui Perda Nomor 1 Tahun 2022 untuk mendorong Medan Utara menjadi halaman depan kota, realisasi di lapangan masih terkendala regulasi HPL, minimnya dukungan anggaran, serta kurangnya fasilitas dasar seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. Kawasan ini juga menghadapi persoalan sosial seperti banyaknya rumah tidak layak huni dan anak putus sekolah. Pemerintah diharapkan mengubah pendekatan anggaran dari pembagian rata ke alokasi berbasis kebutuhan, mempercepat revisi regulasi, mengoptimalkan CSR, dan memberi kepastian bagi investor agar potensi ekonomi kawasan ini bisa berkembang. Ditekankan pula pentingnya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, serta perlunya menjadikan Medan Utara sebagai prioritas pembangunan agar tidak terus tertinggal.

Dan paparan keempat oleh Executive General Manager Regional I Belawan, Jonedi Ramli, menyampaikan bahwa saat ini pelabuhan telah menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja, termasuk 500 karyawan tetap. Komitmen Pelindo dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, khususnya dari Medan Utara, terus diperkuat melalui program magang dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Selain itu, Pelindo juga menyoroti pentingnya pembenahan infrastruktur akses jalan ke pelabuhan yang saat ini masih dalam kondisi memprihatinkan, serta program-program sosial yang menyentuh kualitas hidup masyarakat seperti penyediaan air bersih dan peningkatan gizi ibu hamil.

Selanjut pada sesi tanya jawab, salah satu audiens yaitu Ibu Roma Uli Silalahi menanyakan mengapa masih banyaknya kawasan kumuh di sekitar Pelindo. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD, H. T. Bahrumsyah, S.H., M.H menyampaikan bahwa kawasan kumuh di sekitar PT Pelindo masih banyak karena belum adanya sinkronisasi yang kuat antara kebijakan pembangunan pusat, daerah, dan program korporasi. Meskipun peraturan daerah terkait penanggulangan kawasan kumuh sudah ada, implementasinya masih terkendala oleh sistem penganggaran yang belum mengutamakan daerah-daerah dengan kondisi paling parah, seperti Medan bagian Utara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan berbasis kawasan prioritas dengan dukungan nyata dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar sinergi antara pemerintah dan Pelindo dapat benar-benar terwujud dan memberikan dampak langsung bagi perbaikan sanitasi serta lingkungan yang lebih layak bagi masyarakat.

Perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Medan menyampaikan pentingnya perhatian terhadap isu sanitasi, stunting, dan aksesibilitas, karena kondisi lingkungan yang buruk dapat memicu disabilitas bawaan seperti rubella. HWDI berharap pelabuhan dapat dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas agar masyarakat difabel juga dapat menikmati akses yang setara, termasuk perjalanan laut. Menanggapi hal tersebut, Executive General Manager Pelindo, Jonedi Ramli menyatakan bahwa program di Medan Utara akan difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan perbaikan sanitasi melalui penataan dan pendataan lokasi yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menentukan sasaran yang tepat, serta memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas seperti kursi roda, pendampingan saat naik kapal, dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pelabuhan Belawan guna memastikan pelayanan yang inklusif dan layak bagi semua penumpang.

Masukan, saran, dan aspirasi di acara ini akan ditindaklanjuti dalam penyusunan RKPD Kota Medan Tahun 2026, sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.